Kerjasma Bank Indonesia dengan IMF

Oleh: Indah Nur Hidayati (17111143031) 

IMF (international Monetary Fund). IMFadalah organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan internasional dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Sejarah IMFdimulai ketika pertama kali didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai bagian dari usaha memperbaiki kerusakan perekonomian internasional akibat Perang Dunia II. Tujuan IMF adalah meningkatkan kerja sama moneter internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional, dan meningkatkan stabilitas kurs Negara anggota. IMF sekarang ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat.

Peran IMF di Indonesia dimulai ketika presiden Soekarno memainkan peran non blok ditengah pertarungan kuasa antara Amerika dan Soviet yang semakin meningkat, peran tersebut dapat dimainkan dengan cantik oleh Soekarno dengan dukungan dari negara-negara dunia ketiga, namun kedua blok yang bertarung kuasa tersebut mendesak Soekarno untuk memilih satu diantara dua. Amerika menggunakan IMF sebagai alatnya, pada tahun 1962 delegasi IMF mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama, setahun kemudian tepatnya pada bulan maret 1963 Amerika Serikat menyediakan utang sebesar US$ 17 juta dan dalam dua bulan kemudian pemerintah Indonesia mengumumkan rangkaian kebijakan ekonomi baru (devaluasi rupiah, anggaran negara yang ketat dan pemotongan subsidi) yang selaras dengan resep kebijakan IMF

            Krisis Ekonomi yang menghantam Indonesia pada pertengahan 1997 mengakibatkan utang Indonesia, baik itu utang luar negri pemerintah maupun swasta melambung tinggi karena melemahnya rupiah. Pada bulan Juli 1997, krisis ekonomi di Asia turut menghantam Indonesia yang pada waktu sebelumnya Dollar AS baru sekitar Rp. 2.400,00. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden  Soeharto secara resmi memintan bantuan dan campur tangan IMF di dalam mengatasi krisis moneter dan ekonomi itu. IMF dipercaya sebagai “dewa penolong” yang dapat menciptakan stabilitas financial. Pada tanggal 31 Oktober 1997, IMF mengumumkan bantuan $40 milyar untuk perbaikan ekonomi Indonesia, yang selanjutnya ditambah menjadi $45 milyar sebagai kompensasi atas reformasi ekonomi. Ketika krisis menghantam Indonesia pada pertengahan 1997, dampak yang langsung terasa membebani Indonesia adalah terjadinya perubahan nilai tukar rupiah terhdap dolas AS secara tajam. Penurunan nilai tukar rupiah yang sangat drastis tersebut mengakibatkan cadangan devisa pemerintah Indonesia nyaris terkuras habis untuk menyelamatkan arus impor agar tetap relative terjaga. nyaris terkurasnya cadangan devisa Negara, memaksa pemerintah pada waktu itu untuk segera berpaling pada IMF agar segera menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa harapan terbesar pemerintah Indonesia untuk meminta berpaling ke IMF pada waktu itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan kucuran dana segar (hutang) dari lembaga keuangan internasional tersebut.

            Oleh sebab itu, sejak ditandatanganinya Letter of Inten (LOI) pada tahun 1997 antara pemerintah Indonesia dengan IMF maka praktis  Indoneisa mulai saat itulah hutang luar negeri merupakan andalan utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi yang tengah melanda negeri ini. Letter of Intent (LoI) sering disebut juga sebagai Memorandum of Economics Financial Policies (MEFP). LoI ini sebenarnya merupakan serangkaian kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia didalam kerangka untuk memperoleh dukungan financial dari Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF). LoI yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kurun waktu tertentu, IMF melakukan review atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dilakukannya. Atas dasar hasil review inilah biasanya IMF mencairkan sebagian dana yang telah disepakati dalam LoI.

Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) merupakan suatu produk dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dengan Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) yang pada dasarnya diarahkan pada upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi, sehingga pada saatnya Indonesia mampu keluar dari krisis ekonomi.  Untuk bisa keluar dari kemelut krisis ekonomi, pemerintah bersama IMF menetapkan berbagai kebijakan yang akan diimplementasikan selama kurun waktu tertentu, yang mencakup kebijakan makro ekonomi, reformasi system perbankan, restrukturisasi korporasi, dan reformasi BUMN. Disamping itu, didalam LoI juga dikemukakan tentang skedul kapan setiap kebijakan tersebut harus sudah diimplementasikan secara rinci.

            Didalam kebijakan makro ekonomi antara lain mencakup kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi, suku bunga bank, inflasi, nilai tukar mata uang rupiah, uang primer, dan neraca pembayaran. Selain itu, termasuk didalamnya adalah kebijakan fiscal dan moneter. Kebijakan fiskal berkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan masalah anggaran pendapatan (penerimanan) negara, belanja (pengeluaran) negara, dan anggaran defisit Negara. Termasuk didalamnya bagaimana pemerintah mampu meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.  Sedangkan kebijakan moneter dan nilai tukar berkaitan dengan bagaimana meningkatkan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral agar mampu menjaga stabilitas moneter termasuk memperkuat posisi mata uang rupiah di pasar uang.Kebijakan lainnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan sistem perbankan. Dalam hal ini pemerintah ingin lebih meningkatkan “good governance” dalam dunia perbankan dan melakukan restrukturisasi terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank yang diambilalih pemerintah (Bank Take Over/BTO).

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejumlah bank pemerintah (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bank Pembangunan Indonesia) telah dilakukan merger menjadi Bank Mandiri. Sedangkan sebagian bank pemerintah lainnya (seperti bank BNI, BRI, dan BTN) diperkuat posisi rasio kecukupan modal (CAR) melalui rekapitalisasi. Sedangkan sejumlah bank yang dalam kondisi BTO, seperti  bank BCA, dan bank Niaga pada saatnya juga akan dikembalikan ke swasta atau dilakukan divestasi. Saat ini pemerintah telah berhasil melakukan divestasi (penjualan) bank BCA ke perusahaan asing Faralon, dan berikutnya nampaknya akan segera menyusul divestasi bank Niaga.

Kebijakan lainnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi korporasi. Dalam hal ini mencakup kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terhadap para obligor kecil dan besar yang jumlahnya mencapai ribuan perusahaan dan selama ini masih dalam perawatan BPPN dan nilainya cukup besar. Hingga kini, nampaknya penyelesaian terhadap restrukturisasi utang para obligor belum juga tuntas. Kebijakan lainnya adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan privatisasi BUMN. Ini berarti bahwa sejumlah BUMN yang memiliki prospek baik pada saatnya juga akan dijual untuk dapat memenuhi target APBN yang telah ditetapkan. Soal jual-menjual asset Negara (BUMN) merupakan masalah krusial, maka tidaklah mengherankan kalau penolakan yang dilakukan oleh para karyawannya terjadi dimana-mana, seperti kasus Telkom, Semen Gresik dan Semen Padang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam pelaksanaannya, seringkali besaran-besaran maupun target waktu yang telah ditetapkan didalam butir-butir LoI sebelumnya tidak dapat ditepati karena muncul berbagai permasalahan teknis dan non-teknis. Sebagai contoh bagaimana pemerintah harus mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada naiknya harga BBM. Pada tahapan implementasinya misalnya, kenaikan harga BBM dengan terpaksa harus ditunda karena memperoleh tentangan yang kuat dari masyarakat pada umumnya. Disamping itu, permasalahan yang berkaitan dengan restrukturisasi utang-utang swasta dan privatisasi sejumlah BUMN juga seringkali mengalami hambatan didalam implementasinya.

Dalam hal ini, IMF muncul bak pahlawan yang akan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dalam bentuk pinjaman. namun, pada kenyatannya, utang kepada IMF tidak hanya banyak memberikan kebaikan pada masayrakat, malah utang Indonesia menjadi smeakin menggunung. Pendekatan yang digunakan oleh IMF keseluruh dunia relative sama yaitu melalui program Financial Programming. Lewat pinjamannya, IMF sebenarnya hanya menbambah beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Krena itu, perbaikan yang dilkaukna iMF bersifat semu karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor netto.

Pada peranan IMF terhadap Indonesia dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan oleh IMF memberikan dampak positif dan negatif. Tetapi dalam hal ini, dampak negatif dirasakan lebih banyak. IMF semakin tidak disenangi karena keinginannya untuk ikut campur tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi merambah sampai pada bidang politik. Bantuan yang diberikan juga tidak membuat Indonesia keluar dari krisis tapi hanya membuat Indonesia makin terpuruk dengan jumlah hutang yang besar. Bukti yang nyata yang ada di hadapan kita adalah IMF membuat Indonesia semakin ketergantungan. Indonesia harus dapat melepaskan diri darri jeratan IMF. IMF bukanlah solusi pembangunan. IMF membuat Indonesia semakin manja dan ketergantungan. Indonesia harus bangkit dengan a self reliance model untuk mengejar ketertinggalannya Bukan dengan bantuan IMF.

Refrensi :

http://imf-dan-upaya-pemulihan-perekonomian.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.31

http://imf/kontrak_imf.htm, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.37

http://imf/InternationalMonetaryFundIMF.htm, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.50

http://imf-dan-upaya-pemulihan-perekonomian.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 14.56

http://PengertianTujuandanSejarahIMFPengertianAhli.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 15.02